Pojok Jogja

Waduh, Ada 163 Menara Telekomunikasi Ilegal di Yogyakarta

POJOKJOGJA – Sebanyak 11 provider pemilik 222 menara telekomunikasi eksisting mendapat Surat Pernyataan (SP) 1 Satpol PP Kota Yogyakarta.

Hal itu berkaitan dengan temuan menara ilegal atau tak memiliki izin pendirian. Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana mengatakan, dari 222 menara, hanya ada 59 yang memiliki izin.

Ia menyebutkan per tanggal 4 September 2017 pihaknya telah melangkah SP tersebut kepada provider pemilik menara.

“Dari situlah kemudian terlihat hanya ada 59 menara yang berizin. Selebihnya didirkan tanpa izin,” kata Nurwidi, Kamis, 12 Oktober 2017.

Ia mengungkapkan, pihaknya tidak akan tergesa-gesa melakukan pembongkaran paksa terhadap 163 menara telekomunikasi itu.

“Kita akan tetap merujuk Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 tahun 2017. Jadi, pihak provider masih diberikan waktu setahun untuk mengurus rekomendasi,” jelasnya.

Nurwidi menjelaskan, pada Pasal 22 dalam perda tersebut, mereka provider pemilik menara telekomunikasi eksisting diberikan kesempatan satu tahun untuk mengurus rekomendasi.

Hal itu berarti, pihaknya akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan perizinannya.

“Nanti kalau rekomendasi tidak keluar atau ditolak oleh Pemkot Yogyakarta, kami baru akan melakukan penertiban secara paksa,” beber Nurwidi.

Sementara itu, lanjut Nurwidi berdasarkan pendataan yang dilakukan Satpol PP baru-baru ini, ditemukan juga sebanyak 8 menara telekomunikasi di luar data yang terlampir di perda juga tidak mengantongi izin.

Ia menyatakan, secara total menara telekomunikasi ilegal di luar data perda ada 8 yang ilegal, yang 6 menara sudah diberi SP 3, 1 menara diberi SP 2, dan 1 menara baru SP 1.

“Enam dari delapan menara telekomunikasi itu sudah menerima SP 3 sejak Rabu, 11 Oktober 2017,” katanya.

Setelahnya lanjut Nurwidi, pemilik keenam menara telekomunikasi tersebut diberikan waktu selama tujuh hari kerja, supaya pemilik mentel melakukan pembongkaran secara mandiri.

Ia menegaskan, jika kemudian tidak ada ittikad untuk membongkar sendiri, maka pihaknya akan melakukan pembongkaran paksa.

Adapun yang berwenang memberikan perintah pembongkaran kan kepala daerah wali kota.

Untuk diketahui, dalam Perda Nomor 7 tahun 2017 yang ditetapkan 27 Juli 2017 lalu, terlampir sebanyak 222 menara telekomunikasi eksisting.

Perda itu juga mengatur penegakkan terkait keberadaan menara telekomunikasi yang melanggar aturan.

(dien)

Baca Juga