Pojok Jogja

Ubah Konsep Penyediaan Buku Teks Pelajaran, Kemendikbud Dinilai Lalai

POJOKJOGJA – Memasuki tahun ajaran 2017-2018 tak buku teks pelajaran mengalami kekosongan. Hal itu dinilai sebagai salah satu bentu kegagalan pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebuayaan (Kemendikbud RI).

Padahal berdasarkan hasil riset salah satu lembaga masyarakat pemerhati pendidikan di Yogyakarta, buku teks pelajaran adalah media penunjang proses pembelajaran yang sangat penting.

Ketua Pendidikan Untuk Indonesia (PUNDI) Yogyakarta mengatakan, kekosongan karena pemerintah tidak lagi menyediakan buku teks pelajaran alam bentuk cetak seperti semester sebelumnya.

“Siswa di sekolah jadinya tidak bisa menikmati buku pelajaran yang layak. Padahal ini sudah memasuki minggu keempat prroses belajar mengajar,” ungkap Iman pada jumpa persnya di Jalan Wates Km 3, Kamis, 10 Agustus 2017.

Kekosongan buku teks pelajaran itu dinilai tak sejalan dengan Permendikbud No 26 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis BOS, di mana setiap siswa mendapatkan alokasi sebesar 20 persen dari dana BOS untuk memenuhi kebutuhan buku.

Pemerintah lantas mengganti konsep penyediaan buku dengan menggunakan buku sekolah elektronik. Pemberian buku e-book ke sekolah-sekolah dilakukan, namun tak memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan belajar siswa.

“Jadi 20 persen dana BOS yang dianggarkan untuk pembelian buku tidak dimanfaatkan secara maksimal karena kekosongan buku teks pelajaran. Artinya, sama saja hak siswa dipangkas untuk mendapat buku sesuai amanat Permendikbud,” beber Iman.

Untuk penganggaran buku teks pelajaran saja lanjut dia, setiap semesternya berkisar antara Rp 600 ribu – 1 juta. Bukan nilai yang kecil jika dijumlahkan seluruh siswa yang ada di Indonesia.

Pada semester sebelumya, penyediaan buku teks pelajaran dilakukan dengan sistem e-catalog yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP). Namun, penyediaan sistem dengan konsep tersebut sudah berakhir sejak Juni 2017. Tak ada proses perpanjangan, sebab kata Iman pemerintah kemudian mengalihkan konsep penyediaan buku dengan buku sekolah elektronik.

“Peralihan ke sistem yang baru ini juga tidak melalui proses evaluasi yang tepat,” tukasnya. Sehingga menurut Iman, kebijakan buku elektronik sekolah tidak dapat menyelesaikan probelematika yang ada, justriu merugikan banyak pihak.

Olehnya itu, PUNDI meminta pemerintah untuk melakukan permintaan maaf atas kelalaian ddalam jadwal pengadaan buku. PUNDI juga mendesak pemerintah intuk membatalkan pengadaaan penyediaan nuku teks pelajaran K-13 melalui buku sekolah elektronik.

“Kami juga berharap Kemendikbud bisa kembali menggunakan sistem penyediaan buku teks pelajaran melalui e-catalog. Selain untuk menutup celah adanya tindak korupsi, sistem ini juga lebih transparanssi dan akuntabilitas,” jelas Iman.

PUNDI akan mendorong LKPP untuk menambah penyedia BTP K-13 melalui laman e-katalog LKPP dan mengimbau Kemendikbud untuk menyediakan versi e-book BTP K-13 (buku digital) secara gratis.

“Besaran dana BOS perlu diatur dengan sistem zonasi, sehinga asas keadilan dan keterjangkauan dalam pendidikan dapat terpenuhi, dan juga pengadaan buku di daerah 3T perlu ada aturan khusus,” terang Iman.

(dien)