Hukum

Perempuan Indonesia AntiKorupsi Yogya Kembali Serukan Tuntuan Untuk Koruptor

POJOKJOGJA – Tepat pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) Yogyakarta kembali menyerukan tuntutan untuk para koruptor.

Bersama segenap jejaring masyarakat antikorupsi Yogyakarta seruan tersebut dikemas dalam aksi jalan sehat pada Minggu, 1 Oktober 2017.

Anggota PIA Yogyakarta Dyah Roessusita mengatakan, wibawa institusi penegahukum dalam memberantas korupsi saat ini semakin melemah. Padahal korupsi telah membawa dampak sistemik terhadap perempuan dan anak.

Dyah menjelaskan, berdasarkan Data Global Corruption Barometer, Transparency International (TI), perempuan merasakan dampak korupsi yang tinggi.

“Data profil kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) secara nasional sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI, 2012) adalah angka paling tinggi di Asia Tenggara,” jelasnya, Minggu, 1 Oktober 2017.

Menurutnya, di tengah kuatnya dampak korupsi terhadap kehidupan sehari-hari, saat ini publik menyaksikan upaya penghentian laju pemberantasan korupsi.

Lantas elemen negara, seperti institusi penegakan hukum dan Lembaga Perwakilan Rakyat (DPR) yang justru menghambat aksi pemberantasan itu.

“Para koruptor memanfaatkan peradilan, aturan hukum dan media untuk menyelamatkan diri. KPK dikerdilkan. Komisioner dan penyidiknya diperkarakan,” tukas Dyah.

Bahkan lanjutnya lagi, kasus yang diusut KPK berhenti dan dilimpahkan. Tokoh, jurnalis dan pegiat anti korupsi dikriminalisasi. Aturan hukum dibolak balik.

Menurutnya, Presiden sebagai pemegang komando tertinggi pemerintahan, dan institusi lembaga Peradilan juga tidak menunjukkan keberpihakan yang jelas pada upaya pemberantasan korupsi.

Keaadaan tersebut kata Dyah, semakin diperparah dengan dimenangkannya pra-peradilan kasus E-KTP yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto.

“Itu menjadi salah satu bukti nyata bahwa korupsi menghasilkan pemimpin-pemimpin yang rusak dan tidak patut untuk ditiru, mereka membangun sistem dengan sangat buruk,” jelasnya.

Bahkan lanjut Dyah, mereka melakukan praktik pelanggaran hukum dengan kental dan memutarkan uang tidak untuk pembangunan manusia namum menjadikan panggung kekuasaan menjadi arena yang sedemikian rusak dan tidak dapat diharapkan.

Hal itu tentu membuktikan, korupsi membuat masyarakat tidak dijamin mendapatkan hal-hal yang baik.

Pengawasan DPR terhadap KPK dapat dilakukan melalui RDP Komisi III, tidak melalui hak angket yang pada asasnya hanya ditujukan kepada pemerintah.

Dyah mengungkapkan pengawasan tidak dibenarkan masuk ke dalam substansi perkara yang sedang ditangani KPK

“Aapalagi kan yang diduga melibatkan anggota DPR sehingga kuat dugaan adanya konflik kepentingan antara Pansus Hak Angket kepada KPK,” bwber Dyah.

Substansi perkara seperti rekaman Miryam bersifat pro jusiticia, sehingga hanya boleh dibuka di depan persidangan.

Aksi DPR khususnya yang dilakukan Pansus hak angket terhadap KPK ini kami nilai sebagai bentuk intervensi proses hukum kasus tindak pidana korupsi dan upaya melemahkan KPK.

“Olehnya itu kami, segenap elemen bangsa, perempuan, generasi muda dan tua serta semua elemen lainnya tanpa kecuali tidak akan tinggal diam ketika upaya pemberantasan korupsi terancam. Kami, tidak akan tinggal diam ketika upaya menghentikan korupsi justru dihadang para pengusasa,” terang Dyah.

Ia menyatakan, berasama segenap jejaring masyarakat antikorupai tidak akan tinggal diam ketika institusi penegak hukum “dilumpuhkan” dan dikuasai oleh pelaku korupsi itu sendiri.

Pihaknya, tidak akan tinggal diam ketika KPK, jantung penting dari perlawanan terhadap korupsi ini, dipaksa berhenti denyutnya.

“Kami menuntut kepada Presiden RI sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di Indonesia Ketua Lembaga Tinggi Negara MA yang merupakan simbol Kekuasaan Yudikatif di negeri ini,┬ámengambil tindakan,” terang Dyah.

Berikut seruan tuntutan PIA Yogyakarta bersama segenap jejaring masyarakat antikorupsi :
1. Menghentikan pelemahan institusi dan instrumen hukum untuk pemberantasan korupsi;
2. Menghentikan perlindungan bagi koruptor dan pejabat korup;
3. Menghentikan praktek politik transaksional yang justru mendorong suburnya korupsi;
3. Melawan segala upaya DPR yang bertujuan melemahkan, membekukan, atau membubarkan KPK;
4. Menyerukan kepada semua Hakim di Negeri ini untuk menggunakan hati nuraninya dan membaca suasana hati masyarakat Indonesia pada saat menilai dan memutuskan kasus-kasus korupsi yang berjalan di pengadilan;
5. Mengajak seluruh elemen masyarakat melawan upaya pelemahan KPK penegakan hukum tindak pidana korupsi
Mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi E-KTP & melakukan penahanan terhadap tersangka SN.

(dien)