Pojok Jogja

Perda Pajak Bumi dan Bangunan Yogyakarta akan Dibuat Lebih Efisien

POJOKJOGJA – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan rencananya akan direvisi Pemerintah Kota Yogyakarta.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Kadri Renggono mengatakan, salah satu pokok revisi adalah pada kategori tarif.

“Rencananya, kami akan melakukan penyederhanaan agar penghitungan ketetapan pajak bumi dan bangunan (PBB) bisa dilakukan lebih efisien,” kata Kadri, Rabu, 10 Januari 2018.

Ia menyebut, berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2011 ditetapkan dalam lima jenis tarif yang nilainya bervariasi antara 0,1 persen hingga 0,3 persen disesuaikan dengan nilai jual objek pajak (NJOP).

Nantinya kata Kadri, pada revisi peraturan daerah akan diusulkan penyederhanaan taruf menjadi tuga jenis.

“Hanya saja, besaran tarif untuk revisi belum ditetapkan. Akan kami kaji dulu. Salah satu dasar kajian adalah pada sebaran wajib pajak berdasarkan NJOP yang dimiliki,” ungkapnya.

Meski begitu pihaknya berharap, penerimaan PBB bisa tetap maksimal. Bahkan lanjut Kadri, beberapa kota atau kabupaten lain sudah menerapkan jenis tarif yang lebih sederhana bahkan di beberapa daerah hanya memiliki dua jenis tarif saja.

“Revisi Perda PBB merupakan inisiatif Pemkot Yogyakarta yang sudah dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah 2018,” jelas Kadri.

Ia mengaku tahun ini adalah rencana tersebut bisa terselesaikan. Mengingat di Kota Yogyakarta sendiri saat ini ada sekitar 90.000 wajib pajak PBB.

Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Nasrul Khoiri mengingatkan apabila penyederhanaan tarif ditetapkan, maka seharusnya tidak membebani masyarakat.

Ia mengusulkan adanya subdisi PBB untuk kelompok warga tertentu, misalnya saja warga yang memiliki tanah dengan luas kurang dari 50 meter persegi.

“Kami minta agar Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak PBB agar lebih valid,” ungkap Nasrul.

Ia menyatakan saat ini masih banyak surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB yang tidak sampai ke penerima karena wajib pajak yang dimaksud sudah pindah atau sebab lain.

Menurut Nasrul, jika datanya valid, maka penerimaan daerah dari PBB bisa maksimal. Pada tahun ini, Pemkot Yogyakarta belum merencanakan pendataan ulang terhadap wajib pajak PBB.

(nis)

Baca Juga