Pojok Jogja

Pemkot Yogyakarta Mulai Intensif Benahi Kawasan Kumuh

POJOKJOGJA – Pemerintah Kota Yogyakarta terus melakukan upaya pembenahan dan penataan kawasan kumuh.

Penataan itu mulai dilakukan secara intensif demi pencapaian target pada akhir 2017 mendatang.

Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta menargetkan pada akhir 2017 kawasan kumuh tersisa sekitar 144 hektare.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Agylus Tri Haryono mengatakan, saat ini kawasan kumuh di Yogyakarta masih ada sekitar 174,4 hektare.

“Tapi luas kawasan kumuh itu belum memperhitungkan hasil dari penataan kawasan kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang berjalan di hampir semua kelurahan di Kota Yogyakarta tahun ini,” ungkapnya, Senin, 9 Oktober 2017.

Ia menjelaskan, masih menunggu hasil dari penataan kawasan kumuh melalui program Kotaku. Program tersebut rencananya akan selesai diperhitungkan akhir 2017.

Jika sudah selesai kata Agus, ia mengaku optimistis akan ada tambahan pengurangan luasan kawasan kumuh sekitar 30 hektare.

“Sebenarnya, pencapaian pengurangan kawasan kumuh pada tahun ini pun sudah lebih dari target yang kami tetapkan,” ujarnya.

Olehnya itu lanjut Agus, Kota Yogyakarta akan fokus mengurangi luasan kawasan kumuh yang tersisa tersebut selama dua tahun agar memenuhi target nasional yaitu 100-0-100 atau 100 persen sanitasi, nol persen kawasan kumuh dan 100 persen akses air bersih pada akhir 2019.

Ia menyebutkan, pada 2018 mendatang pihaknya akan memaksimalkan upaya penataan kawasan kumuh sehingga beban penataan kawasan kumuh yang harus ditangani pada 2019 akan semakin berkurang.

“Sejumlah upaya yang akan kami dilakukan untuk pengurangan luasan kawasan kumuh pada 2018 sudah dimasukkan dalam perencanaan,” ungkapnya.

Misalnua saja upaya penataan kawasan di sepanjang bantaran Sungai Winongo melalui program Kotaku. Di sepanjang bantaran Sungai Winongo akan ada 11 kelurahan yang menjadi sasaran penataan, dimulai dari Kelurahan Kricak hingga Gedongkiwo.

“Selain itu, akan ada penataan reguler di sejumlah kelurahan di sepanjang Sungai Gajah Wong di antaranya Sorosutan, Muja-Muju, dan Warungboto,” sebut Agus.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Pemkot Yogyakarta sebenarnya hanya memiliki tanggung jawab melakukan penanganan kawasan kumuh di kecamatan dengan luas kawasan kumuh kurang dari 10 hektare.

Namun, hanya ada tiga kecamatan di Kota Yogyakarta yang memenuhi kriteria tersebut, yaitu Pakualaman, Danurejan dan Gedongtengen.

“Selebihnya ada sebanyak 10 kecamatan lain memiliki luas kawasan kumuh lebih dari 10 hektare dan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi serta pusat,” ungkap Agus.

Ia menyatakan, pihaknua tidak hanya akan menangani kawasan kumuh dengan luas kurang dari 10 hektare. Semuanya akan ditangani secara kolaboratif dengan DIY dan pusat.

“Satu-satunya kecamatan yang tidak memiliki kawasan kumuh adalah Kraton,” tutupnya.

(dien)

Baca Juga