Pojok Jogja

Pemkot Yogyakarta akan Ubah Indikator Pendataan Warga Miskin

POJOKJOGJA – Guna memberikan gambaran riil tentang kemiskinan, Pemerintah Kota Yogyakarta berencana akan mengubah indikator pendataan.

Tidak sekedar berpatokan pada data sensus Badan Pusat Statistik (BPS), Pemkot Yogyakarta akan mempertajam peta kemiskinan dengan berbagai upaya.

Salah satunya dengan perubahan indikator pendataan warga miskin yang berhak menerima Kartu Menuju Sejahtera. Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Pierwadi.

“Hal itu dilakukan guna memberi gambaran yang lebih baik mengenai kondisi riil kemiskinan di Yogyakarta,” ungkap Heroe, Senin, 6 November 2017.

Sehingga lanjutnya lagi, pemerintah bisa menentukan kebijakan yang tepat sesuai kebutuhan warga untuk mengurangi kemiskinan.

Rencana penerapan indikator baru untuk pendataan warga miskin calon penerima KMS itu akan dimulai pada 2018, setelah indikator lama digunakan sejak 2012.

“Kebijakan yang diambil pemerintah daerah untuk mengurangi kemiskinan harus sesuai dengan kebutuhan warga sehingga program pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan memberikan hasil yang optimal,” terang Heroe.

Ia menambahkan, dengan peta kemiskinan yang baik, maka pemerintah dapat mengetahui kelompok mana saja yang perlu dibantu, hingga jenis bantuan yang sebaiknya diberikan.

Meskipun begitu lanjut Heroe, selain bantuan kepada warga miskin, juga perlu dilakukan upaya peningkatan kesejahteraan sehingga di masa yang akan datang ukuran atau indikator dalam menentukan keluarga miskin penerima KMS akan semakin tinggi.

“Jadi untuk pengurangan angka kemiskinan akan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022,” ungkapnya.

Heroe menjelaskan, saat ini rencana itu masih dalam pembahasan dengan dewan. Ia berharap pembahasan tersebut bisa segera diselesaikan.

Menurutny, jika sudah ada target lima tahun ke depan, maka pemerintah akan menetapkan target pengurangan kemiskinan per tahun.

Tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta menjadi yang paling rendah di antaranya empat kabupaten lain yang ada di DIY yaitu 8,76 persen.

Strategi pengruangan angka kemiskinan akan dilakukan dengan pemberian Kartu Menuju Sejahtera untuk warga miskin yang bisa digunakan untuk mengakses berbagai bantuan sosial dari pemerintah Kota Yogyakarta.

“Pemerintah juga akan terus menjalankan kebijakan untuk meringankan beban masyarakat miskin melalui jaminan pendidikan, kesehatan,” ungkapnya.

Ia bahkan menyebut, SD dan SMP negeri di Yogyakarta sudah gratis. olehnya itu pihaknya juga berupaya mengurangi beban siswa di SMA/SMK meskipun itu sudah menjadi kewenangan DIY.

Sementara di bidang kesehatan, pemerintah tetap menjalankan jaminan kesehatan daerah dan melakukan sinkronisasi data dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sehingga seluruh warga miskin sudah memiliki jaminan kesehatan pada 2019.

(dien)

Baca Juga