Pojok Jogja

Pasokan Minim, Harga BBM di Pesisir Gunungkidul Melambung

POJOKJOGJA – Harga eceran bahan bakar minyak di wilayah pesisir Gunungkidul terus melambung. Untuk BBM jenis Pertalite saja mencapai Rp 11 ribuu per liter. Hal itu menurut ekonom Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Edy Suandi Hamid karena minimnya pasokan.

Ia menilai hal itu cukup mengejutkan, namun tak bisa dipungkiri, minimnya pasokan BBM di wilayah pesisir Gunungkidul karena kurangnya unit SPBU.

“Jarak SPBU untuk kulakan bensin itu sangat jauh. Satu-satunya jalan untuk mengatasi persoalan ini harus ada upaya pembangunan SPBU di kawasan itu,” kata Prof Edy.

Hal tersebut lanjutnya lagi, tentu menjadi tanggung jawab PT Pertamina selaku BUMN yang mengelola produksi BBM.

Prof Edy mencontohkan, di Papua saja Presiden Joko Widodo minta supaya diupayakan harga minyak sama dengan daerah lain di Indonesia.

“Pertamina kan bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah atau koperasi untuk mendistribusikan BBM dengan harga standar. Setidaknya untuk memenuhi kebutuhan nelayan di sana,” jelasnya.

Menurutnya hal itu penting dilakukan, sebab jangan sampai masyarakat miskin malah harus membayar mahal atas komoditas yang dikelola pemerintah atau BUMN itu.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sigit Sapto Rahardjo menyatakan akan segera berkoordinasi dengan pihak Pertamina.

“Nelayan Gunungkidul sebenarnya mendapatkan subsidi BBM. Terutama nelayan yang melaut menggunakan kapal berkapasitas mesin 30 growston,” ungkapnya

Hanya saja lanjut Sigit, subsidi tersebut bisa diperoleh jika mereka membeli BBM di SPBU. Itu pun harus menunjukkan surat rekomendasi dari syahbandar atau Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul.

Sayangnya, SPBU terdekat yang terletak di wilayah Sadeng telah lama tak beroperasi. Sigit mengakui, SPBU yang disediakan khusus bagi nelayan itu memang menjadi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Tapi, pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta.

Melihat sejarahnya, SPBU tersebut dinilai kurang menguntungkan, sehingga pengelola mengundurkan diri. Sejak saat itulah SPBU Sadeng tak lagi beroperasi.

“Kami sedang carikan solusi agar SPBU bisa segera diaktifkan dan beroperasi melayani nelayan,” terang Sigit.

Akibat tidak aktifnya SPBU Sadeng, nelayan harus mengeluarkan biaya ekstra. Nelayan akhirnya harus membeli pertalite eceran di luar SPBU. Diketahui, harga resmi di SPBU yaitu Rp 7.500, an dijual oleh para pengecer hingga Rp 11.000.

“Ini memberatkan beban nelayan karena tak bisa mendapatkan subsidi gara-gara membelinya tidak di SPBU,” lanjutnya.

Anggota Komisi B DPRD DIY Arif Setiadi menambahkan, krisis BBM nelayan pantai selatan Gunungkidul harusnya bisa segera diatasi. Mahalnya harga pertalite eceran merugikan nelayan karena menyebabkan beban operasional meningkat.

“Kita tidak ingin ini sampai berlarut-larut. Yang lebih penting, masalah semacam ini jangan sampai terulang,” pinta anggota dewan asal Gunungkidul ini.

Sementara itu, Sales Eksekutif dan Retail Pertamina Wilayah 6 DIY Wira Pratama berdalih tak bisa melakukan intervensi terkait pasokan BBM ke wilayah pantai selatan DIY itu. Mengenai banyaknya pasokan ke pesisir selatan Gunungkidul, menurut Wira, tergantung permintaan SPBU.

“Pertalite dan pertamax tidak kami batasi. Adapun terkait harga di tingkat pengecer itu kewenangan pemerintah daerah untuk mengawasi dan menindak. Kami tidak dalam kapasitas itu,” jelasnya.

Meniurutnya, di pesisir selatan Gunungkidul pernah didirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul.

Untuk menambah SPBN harus mendapat rekomendasi dan hasil pemetaan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Pilihan lain dengan diserahkan ke pihak swasta yang berminat membangunnya.

Tapi tetap saja membutuhkan kajian dan ketersediaan jalur yang aman untuk mobil tangki pemasok BBM.

(dien/rj/jpg)

Baca Juga