Pojok Jogja

November, Landasan Pacu Bandara Baru Yogyakarta Ditargetkan Rampung

POJOKJOGJA – Pembangunan bandara baru Yogyakarta dilakukan secara bertahap. Dimulai dari landasan pacu tang ditargetkan rampung dalam waktu dua bulan atau November mendatang.

Perampungan tersebut segera dilakukan setelah pihak Angkasa Pura (AP) I mukai menerima izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dari Kementerian Lingkungan Hidup.

“Selanjutnya, perizinan pembangunan diurus paling lambat 10 hari.┬áKalau perizinan sudah beres baru pembangunan bisa dimulai,” kalata Manajer Teknik PT AP I Polana Banguningsih, Selasa, 5 September 2017.

Secara bertahap, pembangunan landasan pacu sepanjang lima kilometer akan segera dilakukan. Polana menjelaskan, selain landasan pacu, akam dibangun pula tempat parkir pesawat atau apron, terminal, serta fasilitas pendukung lainnya.

Sebagai langkah awal, pembersihan lahan untuk landasan pacu saat ini sudah dilakukan dan tidak menyalahi aturan karena lahan tersebut milik PT AP I.

“Soal mitigasi bencana mengingat bandara rawan tsunami sudah diserahkan kepada pemerintah. Selanjutnya, pemerintah akan menunjuk pihak yang berwenang untuk penanganan serta pembangunan prasarana mitigasi di bandra baru Yogya,” jelasnya.

Polana menerangkan, dalam hal ini AP I fokus pada pembangunan prasarana di dalam bandara dan soal mitigasi bencana disesuaikan dan ditangani studi tim yang dipimpin BMKG.

Bandara baru Yogyakarta yang terletak di Kulon Progo ditargetkan beroperasi pada 2019. Sebelumnya, Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI) menyatakan pembangunan bandara tersebut membutuhkan analisi risiko daripada Amdal.

“Hingga saat ini, analisis risiko belum dilakukan secara detail. Kalau tsunami terjadi, berapa orang akan mati, di mana saja, di mana yang paling banyak mati, berapa kerugiannya, berapa bangunan yang roboh, dan lain-lain?” kata Kepala Pusat Geoteknologi LIPI, Eko Yulianto beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, setelah pemetaan risiko, upaya penanggulangan dan mitigasi disusun. Contohnya, pembuatan selter atau masjid yang dimodifikasi menjadi selter, pembuatan hutan pantai, jalur evakuasi, dan sebagainya.

Setelah itu, penghitungan risiko, misalnya berapa persen pengurangan risiko dengan membangun jalur evakuasi, membangun selter, dan lain-lain.

“Kalau sekarang saya yakin belum ada penghitungan risiko dan belum ada yang tahu risikonya,” ujar Eko.

Ia menuturkan, rawan bencana gempa bumi dan tsunami di selatan Jawa sudah diketahui sejak zaman dulu. Pada peta zaman penjajahan Belanda, tidak ada satu pun rumah di selatan Jalan Daendels (Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan), yang berjarak dua kilometer dari garis pantai. Semua rumah dan bangunan dibangun di sisi utara.

“Masyarakat sudah mengetahui ancaman itu sejak dulu. Karena itu, pembangunan bandara di selatan Jalan Daendels membutuhkan pertimbangan risiko yang baik,” ungkap Eko.

Ia menegaskan, penanggulangan bencana intinya adalah perilaku manusia, upaya teknis kata dia hanya membantu.

(dien)

Baca Juga