Pojok Jogja

Moratorium Hotel di Yogyakarta Diperpanjang, Ini Alasannya 

POJOKJOGJA – Pemerintah Kota Yogyakarta berencana akan memperpanjang moratorium hotel di Yogyakarta. Hal tersebut berkaiatan dengan masih rendahnya tingkat hunian hotel.

Menanggapi hal itu Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyatakan, akan segera melakukan kajian mengenai kelanjuta moratorium hotel tersebut.

“Kami belum bisa pastikan perpanjangan ini akan berlaku sampai kapan. Tapi kami memang lakukan perpanjangan moratorium itu,” ungkapnya, Selasa, 3 Oktober 2017.

Ia menjelaskan, saat ini pihaknya masih melakukan kajian lebih lanjut terkait periode perpanjangan moratorium hotel di Yogyakarta.

“Kajian itu dilakukan berdasar masukan dari berbagai pihak, termasuk Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY,” kata Haryadi.

Ia menambahkan, pihaknya telah menerima masukan dari PHRI yang mengusulkan agar moratorium bisa diperpanjang hingga 2021. Usulan itulah yang masih dalam proses pengkajian.

Sebelumnya, Ketua PHRI DIY, Istidjab Danunegoro mengusulkan perpanjang moratorium pembangunan hotel sampai 2021. Hal itu mengingat tingkat hunian hotel di Kota Yogyakarta masih di bawah 60 persen.

Berdasarkan data PHRI periode Januari hingga Juli tahun ini tingkat hunian hotel bintang rata-rata masih di angka 58 persen dan hotel non-bintang sekitar 20 persen.

“Hingga saat ini, tingkat hunian atau okupansi hotel di Yogyakarta masih tergolong rendah. Olehnya itu, kami berharap moratorium dapat kembali diperpanjang,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, di DIY saat ini terdapat 1.030 hotel non bintang dan 160 hotel berbintang. Banyaknya jumlah hotel itulah yang membuat okupansi hingga saat ini masih rendah, rata-rata per tahun hanya sekitar 56,6 persen.

“Hal lain itu diantaranya adalah adanya pelarangan instansi pemerintah untuk menggelar kegiatan di hotel. Padahal, 40 persen pendapatan hotel disokong oleh kegiatan dari instansi pemerintah,” terang Istidjab.

Tidak hanya itu, persaingan industri penginapan pun kian ketat di Yogyakarta dengan kehadiran kos eksklusif. Pasalnya, lanjut Istidjab, kos eksklusif kini menawarkan fasilitas yang menyerupai hotel dan dapat disewa harian.

Moratorium pembangunan hotel di Kota Yogyakarta tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016 untuk menggantikan Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2013 tentang moratorium penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) hotel.

Dalam Perwali lama dinyatakan bahwa moratorium penerbitan IMB hotel ditetapkan sejak 1 Januari 2104 sampai 31 Desember 2016. Namun dalam Perwal baru moratorium penerbitan izin IMB diperpanjang hingga 31 Desember 2017.

Beberapa hal yang menentukan periode moratorium di antaranya adalah okupansi dari seluruh hotel yang ada di Yogyakarta.

Moratorium bisa jadi tetap diperpanjang jika hingga saat ini okupansi rata-rata hotel di Yogyakarta belum menyentuh angka 70 persen.

Sebagai salah satu destinasi  wisata populer setelah Bali, Yogyakarta merupakan kota yang menjanjikan bagi industri perhotelan.

Namun, ketimpangan antara jumlah hotel dan jumlah tamu membuat okupansi rata-rata masih terbilang rendah. Oleh karena itu, Pemkot Yogyakarta pun memberlakukan moratorium pendirian hotel.

Namun, akhir tahun ini periode moratorium itu berakhir. Pemkot pun bulan lalu tengah berencana untuk mengkaji lebih lanjut mengenai keberlanjutan dari kebijakan moratorium tersebut.

Kajian yang dilakukan salah satunya adalah dengan berdasar pada data dari PHRI DIY.

(dien)

Baca Juga