Pojok Jogja

Mengenal Konsep Gandeng Gendong Upaya Menyejahterakan Warga Yogyakarta

POJOKJOGJA – Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerapkan konsep gandeng gendong dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Seperti apa konsep Gandeng Gendong yang berupaya diterapkan Pemkot Yogyakarta?

Wakil Waki Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan, konsep tersebut akan dijadikan nilai dasar untuk bersama meraih kesejahteraan.

Oleh karena itu ia menegaskan, semua rencana kerja Pemerintah Kota Yogyakarta harus didasarkan pada prinsip Gandeng Gandeng Gendong.

“Jadi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta menyusun road map rencana kerja selama tahun 2019 mendatang sekaligus target yang akan dicapai dengan mengedepankan konsep Gandeng Gendong,” jelas Heroe saat Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemkot Yogyakarta 2019 di Balaikota, Selasa, 6 Februari 2018.

Ia menjelaskan, pembangunan di Yogyakarta didasarkan pada semboyan Segoro Amarto dimana semangat gotong royongnya diterjemahkan dalam konsep Gandeng Gendong.

Gandeng Gendong jelas Heroe, dilakukan dalam segala pelaksanaan program kegiatan seperti menanggulangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan grade UMKM.

Ia menyebut, dalam tataran teknis pembangunan Yogyakarta haruslah melibatkan 5K yaitu, Pemerintah Kota, Kampung, Korporat, Kampus, dan Komunitas.

“Semangat Gandeng Gendong sudah berhasil diterjemahkan dalam program reresik Yogyakarta. Meliputi reresik Malioboro, reresik kampung dan reresik pasar tradisional,” terang Heroe.

Dengan begitu, ia meminta hal tersebut menjadi contoh untuk perencanaan program kerja lain. Untuk mempercepat, Heroe bertekad untuk mendorong dana yang mengalir ke kampung semakin besar.

Hal itu menurut dia perlu dilakukan untuk mendorong predikat kampung-kampung yang sudah ada.

“Misalnya kalai kampung panca tertib agar benar-benar tertib, kampung hijau juga benar-benar hijau, intinya agar semua kampung agar sesuai dengan predikatnya,” ungkapnya.

Heroe juga berharap kampung-kampung lain untuk mendeklarasikan kampungnya karena menurut Heroe dasar kegiatan pembangunan Kota Yogyakarta basisnya adalah kampung.

Ia menilai Sumber Daya Manusia di kampung jelas lebih banyak dan luas disbanding ketika hanya berbasis RW.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Edi Muhammad mengungkapkan, Konsultasi Publik ini adalah yang pertama di tahun 2018. Sekaligus menjadi forum baru bagi Pemerintah Kota untuk menampung aspirasi.

(dien)

Baca Juga