Pojok Jogja

LBH Yogyakarta Kecam Tindakan Paksa Pengosongan Lahan Pembangunan NYIA

POJOKJOGJA – Pengosongan lahan untuk pembangunan bandara baru atau New Yogyakarta International Airport (NYIA) telah dilakukan pihak PT Angkasa Pura I.

Namun, hingga deadline pengosongan lahan masih ada sekitar 42 kepala keluarga (KK) yang bertahan dan menolak pengosongan lahan dan rumahnya. Pihak Angkasa Pura I pun memberikan tenggak waktu hingga hari ini Senin, 4 Desember 2017.

Di luar banyaknya kejanggalan dalam pembangunan NYIA, Lembaga Bada Hukum (Yogyakarta) kembali melayangkan gugatannya atas pelanggaran yang dinilai dilakukan PT Angkasa Pura.

LBH Yogyakarta menggugat PT Angkasa Pura I terkait penggusuran paksa lahan warga di kawasan Temon, Kabupaten Kulonprogo.

Direktur LBH Yogyakarta Hamzah Wahyudin mengatakan, sejak proses pengosongan lahan pekan lalu, PT Angkasa Pura I terindikasis melakukan pelanggaran pidana, salah satunya pemutusan aliran listrik ke wilayah yang dihuni warga.

“PT Angkasa Pura juga diduga merusak pintu rumah milik warga, mencopot jendela, dan merusak paksa tanaman milik warga. Hal tersebut dilakukan sebagai persiapan eksekusi yang dilakukan hari ini,” ungkap Hamzah, Senin, 4 Desember 2017.

Ia juga mengatakan pihak Angkasa Pura I melakukan upaya pengosongan paksa melalui mobilisasi aparat negara dan menggunakan alat berat. Hal itu dapat terlihat di lapangan dengan adanya enam alat berat yang sudah disedikan sejak kemarin.

Hal itu kat Hamzah jels merupakan tindakan represif yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

“Pasal 28A UUD 1945 sudah menjamin setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sementara pasal 28G pun tegas menyatakan, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,” tegas Hamzah.

Olehnya itu kata Hamzah, bersama 14 LBH se-Indonesia melayangkan tuntutan langsung kepada Presiden RI, Joko Widodo, Pemwrinta Provinsi DIY, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dan Angkasa Pura I.

Ia menyebutkan tiga tuntutan yang paling mendesak dilakukan saat ini. Pertama, menghentikan seluruh aktivitas pengosongan paksa terhadap lahan dan rumah-rumah warga

“Kedua, menghentikan seluruh tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan NYIA Kulonprogo, dan ketiga mengembalikan hak-hak warga pada kondisi semula,” jelas Hamzah.

Diketahui, tapan pembangunan NYIA telah dimulai sejak groundbreaking atau peletakan batu pertama oleh Presiden RI Joko Widodo pada awal 2017 ini

Kawasan pesisir selatan Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, khususnya Kecamatan Temon menjadi lahan pembangunan bandara. Padahal kawasan itu merupakan daerah pertanian produktif.

Komoditas unggulan yang dihasilkan seperti padi, cabai, semangka, terong, dan tanaman holtilkultura lainya selama ini ikut berkontribusi menunjang kebutuhan bahan pangan nasional.

Adapun LBH yang turut melayangkn gugatan dalam kasus ini yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Jakarta,LBH Bandung, LBH Semarang, LBH Surabaya, LBH Aceh, LBH Medan, LBH Padang, LBH Pekanbaru, LBH Palembang, LBH Bandar Lampung, LBH Makassar, LBH Manado, LBH Bali, LBH Papua.

(dien)

Baca Juga