Pojok Jogja

Konsep Kepemimpinan Ala Gubernur Sri Sultan HB X

POJOKJOGJA – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menjadi pembicara kunci atau keynote speaker pada acara Rembuk Integritas Nasional (RIN) 2017.

Acara yang digagas Kementerian Keuangan RI ini memilih Yogyakarta sebagai tuan rumah. Pada kesempatan itu, Sultan menyampaikan sejumlah konsep dan pola kepemimpinan yang dinilai bisa menghasilkan karya-karya birokrasi yang berkualitas.

“Pemerintah Daerah DIY mengadopsi budaya Satriya dalam kerja-kerja birokrasi. Harapannya budaya tersebut bisa membasuh dan meresap dalam kinerja sebagai abdi negara dan abdi rakyat untuk menghasilkan karya birokrasi tang berkualitas,” jelas Sultan.

Ia juga menjelaskan, tentang penerapan konsep kepemimpinan Manunggaling Kawula, di mana seorang pemimpin tidak hanya menjadi seorang figur semata. Menurutnya, seorang pemimpin adalah orang yang mampu menjaga komitmennya bersama.

Sultan menambahkan, pola kepemimpinan Manunggaling Kawula Gusti dimaknai sebagai kepemimpinan yang merakyat (kumawula), serta sebagai piwulang simbol demokratisasi.

“Manunggaling Kawula Gusti dalam hal kepemimpinan, berarti mampu memahami dan sadar kapan kita memimpin (leader) dan kapan kita dipimpin (follower),” ungkap Sultan acara yang berlangsung di Royal Ambarrkmo, Selasa, 5 Desember 2017.

Pengertian gusti kata dia, lebih menekankan pada institusi kepemimpinan dan bukannya figur atau pribadi tunggal. Dalam pengertian tersebut, maka filosofi ini sesungguhnya telah mengajarkan sistem demokrasi modern.

Demokrasi modern dalam hal ini, di mana suatu lembaga kepemimpinan yang terbuka untuk diakses oleh kawula (rakyat, masyarakat luas). Demikian juga sebaliknya, gusti (pemimpin) dengan sangat ringan kaki turun ke bawah berdialog dengan kawula.

Olehnya itu lanjut Sultan, di DIY sendiri berbagai upaya pembangunan budaya integritas juga dilakukan lingkungan Pemda DIY. Hal itu kata dia, memerlukan persyaratan dan dukungan beberapa elemen kompetensi kepemimpinan di semua lini dan jenjang dengan dukungan.

“Pertama, kesadaran dan sikap followership untuk bekerjasama dan mendukung
leadership dalam menjalankan program aksi. Kedua, perpaduan tiga elemen kompetensi kepemimpinan, yaitu karakter, metoda dan
perilaku kepemimpinan, agar bisa efektif menjalankan program aksi,” sebutnya.

Ketiga, keteladanan kepemimpinan, dengan menjalankan leadership by example, atau
action oriented, di mana pemimpin juga ikut terlibat sebagai work-leader dalam program aksi.

Keempat, selain karakter kepemimpinan, masih diperlukan dukungan political will, agar
program aksi mencapai sasaran, karena visi bukan sekedar dokumen mati. Dengan catatan, sekedar sebagai lesson learned dan sharing idea, tanpa pretensi bahwa apa yang telah dijalankan adalah termasuk tataran Best Practise.

“Tetapi mungkin, sekadar pengalaman dalam upaya membangun budaya integritas
daerah, agar secara preventif para aparat birokrasi dijauhkan dari niat korupsi,” terang Sultan.

Acara yang digelar hingga 7 Desember 2017 ini juga dihadiri, Wakil Menteri Keuangan RI Prof Mardiasmo, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkeu RI Sumiyati, dan sejumlah stakeholder terkait.

(dien)

Baca Juga