Hukum

Kemenag DIY Temukan 25 Biro Umrah dan Haji Bodong

POJOKJOGJA – Kantor Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menemukan ada 25 biro perjalanan umrah dan haji bodong yang ada di wilayah Yogyakarta. Ke 25 biro umrah dan haji itu tidak terindikasi tidak memiliki izin operasi.

Kepala Seksi Haji dan Umrah Kementerian Agama DIY Tulus Dumadi mengatakan, jumlah tersebut kemungkinan masih akan bertambah hingga akhir Desember 2017.

“Yang 25 itu berdasarkan data hingga awal Desember 2017. Kami yakin masih ada biro yang belum melengkapi izinnya,” kata Tulus, Selasa, 5 Desember 2017.

Olehnya itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan tidak mudah tergiur dengan tawaran perjalanan umrah dan haji. Terlebih pada biro perjalanan yang menawarkan dengan paket murah.

Tulus juga meminta kepada para tokoh agama agar melakukan pengecekan biro umrah dan haji yang ingin menggaet jemaah untuk umrah dan haji khusus.

“Sudah banyak kasus, jemaah yang sudah telanjur membayar akhirnya tidak jadi berangkat dan uangnya tidak kembali,” sebutnya.

Tulus menyebut, untuk update biro umrah dan haji resmi kata dia, bisa dilihat di website resmi Kanwil Kemenag DIY. Ia menyebut, 25 biro yang dirilis itu sudah beroperasi, tapi tidak memiliki izin kantor pusat atau cabang di Yogyakarta.

Sementara itu, kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah DIY Noor Hamid menambahkan, pada musim haji 2017, banyak ditemukan jemaah yang terlantar saat berada di Tanah Suci.

“Mereka adalah jemaah haji furada yang berangkat melalui biro penyelenggara haji khusus. Biasanya, biro menjanjikan keberangkatan tahun itu tanpa menunggu antrean,” jelasnya.

Padahal kata Noor, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, hanya ada dua jenis haji, yaitu regular dan khusus.

Ia menyatakan, pemerintah tidak mengatur haji furada. Jika ada yang menawarkan, sebenarnya haji furada merupakan haji di luar kuota yang ditetapkan pemerintah.

Noor menegaskan haji furada itu tidak resmi, tidak terdaftar, dan karenanya di luar tanggung jawab penyelenggaraan haji oleh pemerintah.

“Masyarakat yang membayar untuk keberangkatan haji furada rawan mengalami penipuan. Tidak ada standard layanan terkait dengan akomodasi, transportasi, kesehatan, dan layanan umum,” jelas Noor.

Selain itu, jemaah juga tidak aka. mendapatkan perlindungan secara hukum ketika sakit atau wafat.

(nis)

Baca Juga