Nasional

Jokowi: Dana Desa Jangan Dikorupsi

POJOKJOGJA, Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan agar penggunaan dana desa diawasi dengan baik. Kata dia, dana desa jumlahnya sangat besar dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karenanya, harus dikelola dengan benar.

“Saya selau sampaikan, manajemen dana desa harus betul-betul direncanakan dengan baik, diorganisasi yang baik. Ada pendampingan, dilaksanakan, tapi juga harus ada pengawasan, kontroling, checking yang terus menerus,” kata Jokowi, Jumat, 4 Agustus 2017.

Hal itu disampaikan Jokowi berkaitan dengan maraknya kasus korupsi dana desa. Salah satunya, operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan penyalahgunaan dana desa di Pamekasan, Jawa Timur.

OTT tersebut dilakukan pada Rabu, 2 Agustus 2017 lalu. KPK menetapkan Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Inspektur Inspektorat Kabupaten Pamekasan Sutjipto Utomo, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Indra Prasetya, Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan Noer Solehhoddin, dan Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi sebagai tersangka.

Dalam operasi tersebut, penyidik menyita uang Rp 250 juta yang diduga sebagai fee untuk Rudy agar menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Dassok.

Jokowi meniliai dana desa berjumlah sangat besar rentan untuk disalahgunakan jika tidak dalam pengawasan dan perencanaan anggaran dengan baik. Pada 2015 lalu dana desa mencapai Rp 20 triliun. Di tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar Rp 47 triliun dan di tahun ini, 2017 meningkat lagi menjadi Rp 60 triliun.

“Total dana desa selama tiga tahun ini sudah Rp 127 triliun,” kata Jokowi.

Jokowi berharap dengan anggaran besar tersebut, perputaran uang yang ada di masyarakat bawah bisa diciptakan dan kesejahteraan rakyat bisa meningkat

(rin)

Baca Juga