Pojok Jogja

Ancam Putus Kerja Sama dengan Transjogja, Ini Alasan Dewan DIY

POJOKJOGJA – PT Jogja Tugu Trans (JTT) dinilai belum menuntaskan kewajibannya selaku operator pengelola Transjogja. Komisi C Bidang Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta Dinas Perhubungan DIY untuk segera mengambil sikap.

“Saat ini tercatat ada kewajiban pengadaan bus baru oleh PT Jogja Tugu Trans yang belum dipenuhi, kata Ketua Komisi C DPRD DIY Zuhrif Hudaya.

Dalam waktu dekat, pihaknya mendesak Dishub DIY untuk segera merampungkan persoalan ini. Ia membeberkan sesuai perjanjian kerja sama dengan Pemprov DIY, untuk pengadaan busa baru seharusnya sudah direalisasikan.

“Harusnya malah pada April lalu. Tapi diberikan toleransi hingga Agustus ini. Jadi jika sampai Agustus belum terlaksana kami minta mengkaji ulang kerja samanya,” tegas Zuhrif.

Tak hanya itu, legislator fraksi PKS ini juga mendorong agar ke depan dilakukan peninjauan ulang pengelolaan Transjogja. Termasuk rute operasional angkutan perkotaan tersebut. Menurutnya, rute yang sekarang dilayani Transjogja terlalu panjang dan memutar.

“Mestinya rute Transjogja bisa lebih efisien. Jalur pulang pergi (PP) melalui jalan-jalan lurus yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Misalnya, dari Prambanan-Godean PP. Memang perlu evaluasi rute,” jelasnya.

Transjogja yang saat ini beroperasi kata dia, merupakan kelanjutan dari jalur bus-bus kota di masa lalu. Ia menilai sebaiknya ada jalur-jalur baru yang dibuka untuk rute Transjogja.

Permasalahan ini sebelumnya telah dibahas pada rapat kerja Komisi C bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub DIY Gatot Saptadi pada Rabu, 2 Agustus 2017 lalu.

Sebelumnya, permasalahan ini juga pertama kali dipersoalkan olehn anggota Komisi C Huda Tri Yudiana. Dia menyoroti kinerja pelayanan sarana transportasi murah itu.

Pada rapat kerja itu, Kepala Dishub DIY Gatot berjanji akan memerhatikan masukan parlemen. Terkait pengadaan bus baru yang menjadi kewajiban PT JTT, ia menyebut ada sebanyak 29 unit.

Gatot tak menampik, operasional Transjogja saat ini memang belum optimal. Salah satu kendalanya karena jumlah armada yang saat ini hanya 105 unit. Padahal, idealnya adalah 128 unit.

“Jumlah armada yang ada saat ini berasal dari bantuan Kementerian Perhubungan sebanyak 65 unit. Untuk 29 unit tambahan, kami bersama PT JTT akan upayakan di Agustus ini,” jelas Gatot.

Adapun pengadaan dari PT Anindya Mitra Internasional (AMI) sejumlah 40 unit. AMI merupakan BUMD milik pemprov yang mendapatkan hibah bus dari Kementerian Perhubungan.

Sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD DIJ Suharwanta mengatakan, tahun ini terjadi peningkatan jumlah biaya operasional kendaraan (BOK). Itu seiring dengan penambahan armada dari 74 unit menjadi 154 unit bus dengan 17 trayek.

Tahun lalu, BOK Transjogja hanya Rp 71 miliar. Sedangkan 2017 ini bertambah menjadi Rp 84 miliar. BOK itu sebagai subsidi kepada Transjogja dari April hingga tahun anggaran 2017 berakhir.

Suharwanta menambahkan, dukungan terhadap Transjogja harus dilakukan. Transjogja sebagai angkutan umum diharapkan semakin luas menjangkau masyarakat dengan bertambahnya trayek.

“Masyarakat diharapkan lebih memanfaatkan angkutan umum itu agar mengurangi kemacetan di Kota Jogja,” katanya.

Tahun ini, DPRD DIY pernah membentuk Pansus tentang Pengawasan Kerja Sama Transjogja. Salah satu pengawasan pansus menyangkut operasional, landasan hukum dan BOK Transjogja.

(dien/rj/jpg)