Pojok Jogja

42 KK di Kulonprogo Bertahan Tolak Pengosongan Lahan Pembangunan NYIA

POJOKJOGJA, Kulonprogoro – Masa pengosongan lahan untuk pembangunan bandara baru atau New Yogyakarta International Airport (NYIA) telah melewati masanya. Sebelumnya, atas akhir pengosongan lahan ditetapkan berakhir pada 26 November 2017.

Namun, hingga saat ini masih ada sekitar 42 kepala keluarga yang bertahan menolak mengosongkan rumahnya. Olehnya itu, warga bersangkutan diberikan perpanjangan waktu hingga hari ini, Senin, 4 Desember 2017.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, sebaiknya warga yang masih bertahan secara sadar untuk mengosongkan rumahnya.

“Kami harap mereka bisa dengan sadar untuk pindah. Jangan sampai nanti dipaksa baru pindah,” kata Sultan.

Ia menyebutkan, pengosongan lahan yang sudah diberi batas waktu sudah menjadi kesepakatan sebelumnya.

Sultan mengatakan, tanggung jawab pengosongan lahan pembangunan NYIA saat ini sudah menjadi wewenang pihak PT Angkasa Pura.

“Pemda tidak lagi memiliki kewenangan. Warga juga sudah diberikan waktu dan kompensasi uang ganti rugi. Masa mau dipaksa lagi,” jelas Sultan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kulonprogo, Astungkoro menjelaskan, sebelumnya batas waktu pengosongan sudah disampaikan kepada warga terdampak.

“Senin ini mereka sudah harus mengosongkan lahan dan rumah mereka. PT Angkasa Pura akan menggusur paksa jika warga tetap ngotot dan bertahan menolak pengosongan lahan,” terangnya.

Terlebih lanjut Astungkoro, Pemkab Kulonprogo telah menyiapkan rusunawa untuk tempat tinggal sementara bagi warga terdampak bandara.

Warga terdampak pembangunan NYIA untuk sementara bisa tinggal di tempat itu hingga mereka memiliki rumah sendiri.

Astungkoro menjelaskan, di rusunawa tersebut lantai tiga sampai lima semuanya kosong. Jadi para warga bisa tinggal sementara hingga memiliki rumah.

“Saat ini masih ada sekitar 42 warga di Desa Glagah dan Palihan Kecamatan Temon yang tidak mau pindah. Mereka menolak rencana bandara NYIA,” beber Astungkoro.

Padahal lanjutnya lagi, uang kompensasi dari PT Angkasa Pura sudah dititipkan di Pengadilan (konsinyasi). Namun warga tetap menolak dan tidak mau pindah.

(nis)

Baca Juga