Pojok Jogja

2019, Puncak Kekosongan Jabatan Guru di Bantul

POJOKJOGJA, Bantul – Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bantul Danu Suswaryanta memprediksi pada 2019 akan menjadi Puncak kekosongan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Saat ini kata Danu, ASN di Bantul saat hanya sekitar 5000-an orang. Padahal, idealnya dibutuhkan sebanyak 6000an orang untuk mengisi lowongan guru di Bantul.

“Hal itu akan terjadi, karena guru ASN yang diangkat serentak melalui instruksi presiden gelombang terakhir pada 1978 bakal memasuki pensiun pada 2019,” kata Danu, Jumat, 7 Oktober 2017.

Pihaknya juga telah melakukan upaya untuk kekurangan tersebut, salah satunya di mana pemkab banyak mengangkat guru tidak tetap.

Menurut Danu, kekurangan guru berstatus ASN yang menyebabkan banyaknya guru yang telah memasuki masa pensiun terlihat dari minimnya sekolah negeri yang memiliki tenaga pendidik berstatus ASN.

“Padahal, idealnya satu rombongan belajar harus diampu satu guru ASN. Misalnya ada satu sekolah yang jumlah guru ASN hanya tinggal separuh [dari kebutuhan,” jelasnya.

Tidak hanya untuk jabatan guru saja, Danu juga menyebut kekosongan jabatan kepala sekolah bakal terus ada. Masih dengan kasusu yang sama, banyaknya kepala sekolah yang akan memasuki masa pensiun.

“Kita lihat dari puluhan pejabat fungsional yang dilantik pada Rabu, 4 Oktober 2017 lalu, 40 diantaranya merupakan jabatan kepala sekolah,” ujarnya.

Jabatan kepala sekolah itu meliputi, kepala sekolah taman kanak-kanak satu orang, kepsek sekolah dasar 30 orang dan kepsek sekolah menengah pertama sembilan orang.

Tetapi ia menilai, untuk kekosongan jabatan kepala sekolah tidak akan lama. Olehnya itu, Danu berharap pemerintah pusat membuka kran pengangkatan ASN pada 2018 di lingkungan pendidikan agar kekosongan tenaga pendidik ini segera terisi.

“Mengingat kualitas pendidikan salah satunya bergantung pada tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi. Kalau bisa yang diangkat adalah GTT. Karena mereka yang telah lama mengabdi,” ungkapnya.

Namun sayangnya, PR pemkab terkait permasalahan GTT/PTT pun juga masih belum rampung. Beberapa waktu lalu mereka sempat melakukan audiensi ke DPRD Bantul untuk menyuarakan tiga tuntutan.

Pertama, pesangon sebesar Rp25 juta kepada GTT/PTT yang telah pensiun. Kedua, legalitas surat keputusan (SK) pengangkatan sebab selama ini SK GTT/PTT hanya dikeluarkan kepala sekolah masing-masing yang berdampak pada berfariatifnya gaji bulanan yang mereka terima. Ketiga, fasilitas BPJS untuk seluruh K2.

(dien)

Baca Juga